artikel
|
KERJASAMA EKONOMI
INTERNASIONAL
|
Disusun dalam rangka
memenuhi tugas IPS cabang EKONOMI
|
|
Disusun Oleh:
|
MIRZA ADIN P (23)
|
UPTD SMP N 1NGASEM JL Pamenang Ngasem Kec. NGASEM Kab. KEDIRI
|
KERJASAMA BILATERAL
a. Kerjasama Indonesia – Australia
Dari hasil kerjasama dengan Australia memiliki tujuan
saling menguntungkan dibidang pertanian dan di sector peternakan.
Kerjasama bilateral Indonesia - Australia di bidang
Pertanian khususnya sector peternakan telah berlangsung dalam waktu yang lama.
Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas
PMK dan diakui secara internasional. Australia juga telah membantu Indonesia
membangun Balai Penelitian Peternakan di Ciawi - Bogor.
Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan
Australia diwadahi dalam suatu Working Group yaitu WGAFC. Pada
pelaksanaan Sidang WGAFC XI di Melbourne, Ketua WGAFC Australia dipimpin Dr.
Paul Morris, Executive Manager of Market Access and Biosecurity-AFFA,
sedangkan Ketua WGAFC XI Indonesia adalah Dr. Delima Hasri Azahari.
Struktur organisasi WGAFC terdiri dari 4 Task Force yaitu (1) Task
Force on Crops and Plant Products, (2) Task Force on Agribusiness and Support
System, (3) Task Force on Livestock and Animal Products, (4) Quarantine
Consultation.
b.
Indonesia – Suriname
Pada bulan Juli 1991 telah berkunjung rombongan
Menteri Sosial, Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Suriname kepada Menteri
Pertanian RI, pokok pembicaraan mengenai kemungkinan diadakan kerjasama 2
negara di bidang pertanian. Kerjasama tersebut memiliki tugas membantu
kesulitan-kesulitan mengenai pertanian..
Pada bulan Juni 1993 telah berkunjung tim
inventarisasi industri kelapa sawit dan gula Indonesia ke Suriname dan
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- Untuk
industri kelapa sawit Pemerintah Indonesia dapat membantu Pemerintah
Suriname dengan mengirimkan 1 (satu) orang tenaga ahli agronomi dan 1
(satu) orang tenaga ahli di bidang teknik pengolahan kelapa sawit dari
swasta selama 6-12 bulan.
- Di
bidang industri gula, PT Barata Indonesia telah bersedia mengirimkan
tenaga ahlinya untuk merehabilitasi pabrik gula di Suriname.
- Pemerintah
RI mengundang teknisi Suriname di bidang industri gula dan kelapa sawit
untuk mengikuti program magang selama 1-2 bulan di PT Perkebunan terkait.
- Untuk
pelaksanaan kerjasama tersebut Pemerintah RI bersedia menyediakan tenaga
ahlinya, sedangkan pendanaannya disarankan untuk mencari pinjaman lunak
dari negara donor misalnya anggota MEE dan Lembaga Keuangan Internasional
(Bank Dunia, dll).
c.
Indonesia – Gambia
Dalam rangka
kerjasama Selatan-selatan, Indonesia sejak dinyatakan sebagai negara
yang berhasil dalam berswasembada pangan pada awal tahun 1982, telah memberikan
bantuan pertanian kepada 28 negara yang sedang berkembang diantaranya 15 negara
di Afrika termasuk Gambia untuk membantu meningkatkan sektor pertanian rakyat
antara lain dengan mengirim para petani dan pejabat negara-negara Afrika
tersebut untuk dilatih di Indonesia.Tujuannya adalah semata-mata membantu negara yang sedang berkembang dibidang
pertanian.
Menteri Pertanian RI telah memutuskan memberikan
bantuan berupa 4 unit Hand tractors (power tiller), 400 buah cangkul dan 400
buah sabit. Bantuan ini dianggarkan dalam DIP TA 2004 dan telah disampaikan
kepada Gambia pada tahun 2004 dengan bantuan transportasinya berasal dari
FAO.
d. Indonesia –
Tanzania
Tanzania telah aktif turut serta dalam program KTNB
yang diselenggarakan Indonesia sejak tahun 1982. Sampai dengan program tahun
1995/1996 sudah tercatat 177 warga negara Tanzania yang mengikuti program
KTNB. Program magang bagi petani Tanzania sejak tahun 1990 - 1998
sebanyak 4 angkatan (28 orang petani dan 5 penyuluh peranian) ; Program
pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania pada tahun 1995 sebanyak 2 orang (1
orang untuk Program Field Workshop on Agriculture Extension dan 1 orang
untuk Rice Production Technique Course).
Departemen Pertanian RI telah melaksanakan beberapa
kerjasama teknik di bidang pertanian diantaranya adalah program magang bagi
petani Tanzania, Program pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania, mendirikan
Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) atau Farmers Agriculture
and Rural Training Center (FARTC), serta pengiriman tenaga ahli pertanian
Indonesia ke Tanzania. Pendirian FARTC di desa Mkido-Morogoro-Tanzania
merupakan kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang serta FAO
Representative di Dar Es Salaam yang bertujuan untuk memfasilitasi para petani
Alumni Program Magang di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan/
menyebarluaskan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program magang di
Indonesia.
Pengiriman
Tenaga Ahli :
- Tahun
1995 telah dikirimkan 3 orang Tim Tenaga Ahli Indonesia ke Tanzania yang
terdiri dari 1 (satu) orang peneliti, 1 (satu) orang penyuluh, dan 1
(satu) orang petani.
- Tahun
1998 telah dikirimkan 3 orang tim teknis (1 orang petani, 1 orang Teknisi
Mekanisasi, dan 1 orang penyuluh) ke Zanzibar dan 2 orang Tim teknis
(Penyuluh Pertanian Senior / PPS) ke Tanzania. Pengiriman ke Zanzibar
bertujuan untuk membantu petani Zanzibar dengan melakukan Dem-farm padi di
desa Cheju, Zanzibar. Sedangkan yang ke Tanzania bertujuan untuk
membantu kegiatan Agricultural Training Centre di FATRC di Desa
Mkindo-Morogoro, Tanzania dengan bantuan dana dari TCP-FAO Roma.
- Tenaga
ahli Indonesia ke KATC (Kalimanjaro Agricultural Training Centre)
dalam proyek pelatihan dan pemanfaatan hewan (kerbau) di lahan
pertanian.Kerjasama ini dilaksanakan dengan konsep Tripartite Financing
Management dan Triangle Co-operation. Pengiriman pertama
adalah seorang expert dari petani pada bulan Oktober - Desember 1997,
sedangkan pada tahap berikutnya adalah 2 orang tenaga ahli pertanian pada
bulan Februari–April 1999.
Selain dari pengiriman tenaga ahli, pemerintah
Indonesia juga telah memberikan bantuan peralatan mesin pertanian berupa hand
tractor sebanyak 2 (dua) buah yang merupakan realisasi kerjasama
bilateral kedua negara di bidang pertanian lainnya.
e. Indonesia –
Madagaskar
Kerjasama dengan Pemerintah Madagaskar di bidang
petanianmemiliki tugas membantu negara madagaskar,Pemerintah Indonesia telah 2
kali mengirimkan tenaga ahli Pertanian melalui Pola kerjasama Tripartit
Indonesia – Jepang (JICA) – Madagaskar. Tahun 2002 – 2003 2 (dua) orang tenaga
ahli pertanian dan tahun 2004 – 2005 2 (dua) orang tenaga ahli pertanian
Indonesia yaitu di bidang Rice Cultivation dan Agriculture Machinary
yang ditempatkan di daerah Ambatondrazaka.
Madagaskar sangat membutuhkan bantuan Indonesia
terutama di bidang pertanian dan mengharapkan keahlian dan kemajuan pertanian
di Indonesia dapat ditransfer ke Madagaskar, Madagaskar juga mengharapkan
Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali membeli cengkeh Madagaskar
dan Madagaskar akan menawarkan harga khusus.
f. Indonesia –
Fiji
Pemerintah Fiji mengharapkan bantuan dari Pemerintah
Indonesia untuk bidang pertanian. Permintaan bantuan pertanian diajukan oleh PM
Fiji, Laisenia Qarase kepada Presiden RI dalam pertemuan di KTT Johannesburg
tahun 2002
Akhirnya
beberapa bulan kemudian kerjasama terlaksana dengan tugas membantu pemerintah
Fiji dibidang pertanian yang sedang mengalami krisis pangan.
g. Indonesia –
Papua New Guinea
Di bidang
kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif
program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)"
Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian,
perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi.
Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di
bidang ini. Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan
datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini
terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.
Pada dasarnya kerjasama
bilateral di bidang pertanian antara Indonesia - Papua New Guinea belum
dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic
Arrangement yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990
yang memiliki tugas saling membantu dibidang pertanian dan teknologi. Pertemuan
bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura,
Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang
masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang
selama 1 (satu) tahun. Pada
pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk
perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah
pabean dan karantina.
h. Indonesia - Vanuatu
Pada tanggal 19 – 21 Februari 2001 Dubes RI telah
mengadakan kunjungan pamitan kepada sejumlah pejabat tinggi yang disertai juga
oleh Delegasi Deptan dan 6 pengusaha. Pada kesempatan tersebut dibahas
mengenai kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak
lanjut kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak
lanjut kemungkinan ekspor barang produksi Indonesia ke Vanuatu. Kerjasama
bilateral RI – Vanuatu di bidang peternakan, pada tanggal 19 Februari 2001 di
Vanuatu telah ditandatangani kesepakatan bilateral dalam bentuk Record of
Discussion antara Ditjen BP Peternakan dengan Ditjen Kementrian Pertanian,
Karantina, Kehutanan dan Perikanan Republik Vanuatu.Tugasnya mempermudah import
daging sapi dari Vanuatu dan eksport barang industri dari Indonesia.
i. Kerjasama RI
– Arab Saudi
Kunjungan Delegasi Bank Pertanian Saudi cabang Jeddah / 7-11 Pebruari
2005 menemui
kesepakatan kerjasama tujuannya untuk
menggali potensi kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang peternakan,
perkebunan dan perikanan serta juga melihat kemungkinan melakukan investasi di
indonesia.
j. Kerjasama
Indonesia – Belanda
Working
Group on Agriculture ke-10 Indonesia – Belanda, 16 Juni 2005
Merupakan
tindak lanjut dari pertemuan ke-9 di Belanda. Pada pertemuan kali ini Indonesia
kembali mengusulkan kembali 4 bentuk kerjasama yang berpeluang untuk memperoleh
bantuan dari Pemerintah Belanda, yaitu : Support to the Merauke’s Rice Seed
Institute; Request for Dutch Support to the center for Alleviation of Poverty
through Secondary Crops/CAPSA; Improving the Control of Golden Potato Cyst
Nematoda; Development of Horticultural Organic Farming.
Dalam
kerangka kerjasama antar swasta melalui Program for Cooperation with Emerging Market
(PSOM), pihak Belanda mengharapkan pelaku agribisnis Indonesia untuk lebih
aktif dalam mencari partner bisnisnya di Belanda.
Berkaitan
dengan masalah import bibit kentang dari Belanda, pihak Belanda memahami
penjelasan Indonesia mengenai aturandan syarat impor bibit kentang ke Indonesia
yang harus pula mengikuti peraturan perkarantinaan yang berlaku.
Menindaklanjuti
proyek PBSI (Programme Bilateral Sammenwerken Indonesia)yang bertujuan untuk
pengembangan capacity building penanganan masalah-masalah perdagangan
internasional/WTO, pihak Belanda menyetujui untuk kelanjutan proyek tersebut
dan mengharapkan Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dapat membuat
dan memformulasikan proposal baru untuk kegiatan tersebut.
k. Kerjasama RI
– Mesir
Joint
Commission Meeting ke-4, Indonesia – Mesir / 18-19 Juni 2005
Sidang yang
berlangsung di Cairo menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan kedalam
Agreed Minutes yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua delegasi. Pada
Sidang ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI dan delegasi
Mesir dipimpin oleh Menteri Kerjasama Internasional Mesir.
Tugasnya
adalah saling membantu dan saling mengungkan dibidang:
- Hubungan perdagangan
- Teknik dan ekonomi
- Industri
- Investasi
- Pariwisata
- Transportasi
- Bank Sentral
- Komunikasi, teknologi dan
Informasi
- IPTEK
- Budaya, Pendidikan, Pemuda dan
olah raga
- Kesehatan
- Pertanian
l. Kerjasama RI
- Yaman
Sidang
ke-1 Komisi Bersama Indonesia – Yaman,
Yogyakarta
8-10 Agustus 2005
Pada
Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting-SOM) antara kedua
negara, dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2005. Delegasi Indonesia dipimpin
oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Dep. Luar Negeri RI dan
Delegasi Yaman dipimpin oleh Wakil Menteri Kerjasama Internasional, Kementrian
Perencanaan dan Kerjasama Internasional Republik Yaman. Delegasi dari
Departemen Pertanian diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian dan
Kepala Bagian Bilateral, Biro KLN.
Tugas
kerjasama adalah saling membantu dan saling mengungkan dibidang:
·
Ekonomi antara lain Perdagangan; Investasi; Industri;
Perminyakan; Bank Sentral dan Kelautan dan Perikanan.
·
Sosial, kebudayaan dan IPTEK antara lain : Komunikasi;
Pendidikan; Agama; Tenaga Kerja; Budaya dan Pariwisata; Transportasi Udara;
Transportasi Darat; Transportasi Laut; Karsipan; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan
Perempuan dan Pelatihan Kejuruan.
KERJASAMA EKONOMI REGIONAL
a. Association of
South East Asian Nation (ASEAN)
ASEAN dibentuk pada
tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi Bangkok.
Pendiriannya diprakarsai oleh lima negara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun
Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand, Narsico Ramos dari
Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Saat ini anggota ASEAN sebanyak 10
negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand,
Filipina, Singapura, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Tujuan ASEAN adalah
mewujudkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan
pada negara anggotanya, di antaranya sebagai berikut:
1. Mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara.
2. Menciptakan
keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
3. Membantu
memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
4. Meningkatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara.
Untuk menjalankan
tugasnya, ASEAN membentuk komite sebagai berikut:
1. Komite Bahan
Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food Agricultural and Forest,
disingkat CFAF) yang berkedudukan di Indonesia.
2. Komite Perdagangan
dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism, disingkat COTT) yang
berkedudukan di Singapura.
3. Komite Keuangan
dan Perbankan (Committee on Finance and Banking, disingkat COFB) yang
berkedudukan di Thailand.
4. Komite Industri,
Perdagangan, dan Energi (Committee on Industry, Mining and Energy, disingkat
COIME) yang berkedudukan di Philipina.
5. Komite
Transportasi dan Komunikasi (Committee on Transportation and Communication,
disingkat COTAC) yang berkedudukan di Malaysia.
6. Komite Kebudayaan
dan Informasi (Committee on Cultural and Information).
b.
European Economic Community (EEC)
EEC lebih dikenal
dengan istilah (Masyarakat Ekonomi Eropa), disingkat MEE. MEE merupakan
organisasi negara-negara Eropa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1958
berdasarkan Perjanjian Roma, Italia. Adapun negara-negara yang menjadi anggota
MEE adalah:
1. Belanda 3. Denmark 5. Irlandia 7. Luxemburg 9. Yunani
2. Belgia 4. Inggris 6. Jerman 8. Prancis 10. Italia
Tujuan EEC atau MEE adalah menyusun politik
perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antarnegara anggota
Eropa Barat. MEE juga menjalin kerja sama di bidang perdagangan dengan
negara-negara ASEAN.
c. Asean Free Trade
Area (AFTA)
AFTA dibentuk pada
waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.
Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat untuk menurunkan tarif
dan menghapus hambatan nontarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002. AFTA
bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan
ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan
perdagangan antaranggota ASEAN.
d.
Asian Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC dibentuk di
Canbera, Australia pada tahun 1989. APEC merupakan kerja sama ekonomi
negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah anggota APEC sudah mencapai
21 negara yang di antaranya sebagai berikut.
Tujuan APEC adalah membentuk kerja sama
perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang
saling menguntungkan. APEC ingin membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia
Pasifik.
e.
Organization Petrolium Exporting Countries (OPEC)
OPEC didirikan di
Caracas, Venezuela oleh lima negara pengekspor minyak yaitu Saudi Arabia,
Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela tahun 1960. Saat ini OPEC beranggotakan 13
negara, yaitu 5 negara pendiri dan lainnya adalah: Libya, Indonesia, Nigeria,
Aljazair, Gabon, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Ecuador. OPEC mempunyai tujuan
sebagai berikut.
1. Memenuhi kebutuhan
minyak dunia dengan saling menguntungkan.
2. Mengatur pemasaran
minyak sehingga tidak terjadi perang harga di antara sesama negara penghasil
minyak.
3. Menentukan jumlah
produksi minyak dunia.
f. Asian Development Bank (ADB)
ADB bertujuan untuk memberikan pinjaman dana
dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun termasuk
Indonesia. Anggota Bank Pembangunan Asia adalah negara-negara di kawasan Asia
Timur Jauh termasuk Pasifik Selatan.
KERJASAMA
EKONOMI MULTILATERAL
a International Monetary Fund (IMF)
atau Lembaga Moneter
Internasional. IMF berdiri tanggal 27 September 1945 di Amerika Serikat, dan
tujuan utamanya membantu negara-negara yang mengalami defisit neraca
pembayaran. Secara lebih luas, tujuan IMF sebagai berikut.
1) Memperluas
perdagangan internasional kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan riil
negara-negara anggota.
2) Memperluas kerja
sama di bidang moneter anggotanya.
3) Mewujudkan
stabilitas kurs valuta asing negara anggota.
4) Mewujudkan sistem
pembayaran internasional yang mudah.
Indonesia menerima bantuan dana dari IMF
karena terjadi krisis ekonomi tahun 1997.
b. Food Agriculture
Organization (FAO)
atau Organisasi Pangan dan Pertanian. FAO
didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. FAO
mempunyai tujuan ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas persediaan pangan
dunia.
c. International
Labor Organization (ILO)
atau organisasi perburuhan internasional. ILO
didirikan pada tanggal 11 April 1919 dan berkedudukan di Jeneva, Swiss. ILO
bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan nasib buruh beserta keluarganya.
d. International Bank for Reconstruction and Development
(IBRD)
IBRD atau sering
disebut Bank Dunia berdiri tanggal 27 Desember 1945 di Washington DC. Indonesia
ikut menjadi anggota Bank Dunia pada tahun 1954. Bank Dunia dibentuk untuk
memberikan kredit jangka panjang kepada negara yang sedang berkembang.
e. United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO)
atau
organisasi pembangunan industri PBB. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967
dan berkedudukan di Wina, Austria. UNIDO bertujuan untuk memajukan industri di
negara berkembang.
f. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
GATT didirikan pada
tahun1948 di Jeneva. GATT merupakan perjanjian umum tentang tarif dan
perdagangan. GATT bertujuan menghilangkan hambatan di bidang perdagangan, dan
menghendaki terwujudnya perdagangan bebas di seluruh dunia. GATT diubah menjadi
WTO (World Trade Organization). Tugas dan fungsi WTO adalah menyelenggarakan
dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan mulai diberlakukan
di seluruh dunia tahun 2020.
g. United
Nation Development Program (UNDP)
UNDP bertujuan memberikan bantuan berupa
proyek dalam pembangunan.
h. Economic and
Social Council (ECOSCOS )
ECOSCOS bertujuan mengembangkan kehidupan
ekonomi, sosial dan pendidikan.
i. World Trade
Organization (WTO)
WTO mengatur arus perdagangan dan menghindari
adanya negara-negara yang merasa dirugikan dari perdagangan tersebut.
j. Consultative Group On Indonesia (CGI)
CGI adalah lembaga pengganti dari IGGI (Inter
Govermental Group on Indonesia). CGI merupakan kelompok negara yang memberikan
bantuan kepada Indonesia. Bantuan tersebut diberikan kepada pemerintah maupun
swasta untuk memantapkan dan memajukan ekonomi Indonesia. Jadi, CGI Indonesia
berperan sebagai penerima bantuan.
k. Kerjasama
RI – Qatar, Kuwait dan Arab Saudi
Kunjungan
kerja Menteri Pertanian RI ke Qatar, Kuwait dan Saudi Arabia / 21-28 Mei 2005
Menteri
Pertanian RI telah melakukan kunjungan kerja ke Qatar (21-22 Mei 2005), Kuwait
(23-24 Mei 2005) dan Saudi Arabia (24-28 Mei 2005).
Kunjungan
kerja tersebut membawa misi Pemerintah untuk peningkatan kerjasama dengan
negara-negara di kawasan Timur-Tengah. Secara khusus tujuan kunjungan kerja
tersebut sebagai langkah pendekatan secara langsung dalam rangka peningkatan
hubungan kerjasama ekonomi dan teknis melalui sektor pertanian, yang selama ini
belum banyak dilakukan.
l. Kerjasama
RI – Belanda – Malaysia
Trilateral
Meeting ke-3, Indonesia-Malaysia-Belanda / 15-17 Juni 2005
Pertemuan
Trilateral Indonesia, Malaysia dan Belanda yang dibentuk tahun 2003 bertujuan
untuk meningkatkan akses pasar produk-produk pertanian Indonesia dan Malaysia
ke pasar Uni Eropa dengan bantuan Belanda termasuk bantuan teknis mengenai food
safety.
m. Kerjasama
RI – dengan Negara Timteng
Pertemuan
Informal Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Kawasan Timur Tengah / 29 Juli
2005
Pertemuan
yang berlangsung di Perkebunan Teh milik PT. Perkebunan Nusantara VIII di
hadiri perwakilan dari 12 negara Timur Tengah dan sejumlah pejabat dari berbagai
instansi Pemerintah seperti Dep. Perdagangan, Dep. Keuangan, Dep. Luar Negeri,
Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Bappenas, BKPM, Meneg BUMN,
Perbankan dan beberapa pengusaha swasta.
Pertemuan
tersebut juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi industri teh yang
dimiliki PT. Perkebunan Nusantara VIII yang pada bulan Mei juga turut sebagai
delegasi pada kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Timur Tengah.
artikel
|
KERJASAMA EKONOMI
INTERNASIONAL
|
Disusun dalam rangka
memenuhi tugas IPS cabang EKONOMI
|
|
Disusun Oleh:
|
MIRZA ADIN P (23)
|
UPTD SMP N 1NGASEM JL Pamenang Ngasem Kec. NGASEM Kab. KEDIRI
|
KERJASAMA BILATERAL
a. Kerjasama Indonesia – Australia
Dari hasil kerjasama dengan Australia memiliki tujuan
saling menguntungkan dibidang pertanian dan di sector peternakan.
Kerjasama bilateral Indonesia - Australia di bidang
Pertanian khususnya sector peternakan telah berlangsung dalam waktu yang lama.
Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas
PMK dan diakui secara internasional. Australia juga telah membantu Indonesia
membangun Balai Penelitian Peternakan di Ciawi - Bogor.
Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan
Australia diwadahi dalam suatu Working Group yaitu WGAFC. Pada
pelaksanaan Sidang WGAFC XI di Melbourne, Ketua WGAFC Australia dipimpin Dr.
Paul Morris, Executive Manager of Market Access and Biosecurity-AFFA,
sedangkan Ketua WGAFC XI Indonesia adalah Dr. Delima Hasri Azahari.
Struktur organisasi WGAFC terdiri dari 4 Task Force yaitu (1) Task
Force on Crops and Plant Products, (2) Task Force on Agribusiness and Support
System, (3) Task Force on Livestock and Animal Products, (4) Quarantine
Consultation.
b.
Indonesia – Suriname
Pada bulan Juli 1991 telah berkunjung rombongan
Menteri Sosial, Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Suriname kepada Menteri
Pertanian RI, pokok pembicaraan mengenai kemungkinan diadakan kerjasama 2
negara di bidang pertanian. Kerjasama tersebut memiliki tugas membantu
kesulitan-kesulitan mengenai pertanian..
Pada bulan Juni 1993 telah berkunjung tim
inventarisasi industri kelapa sawit dan gula Indonesia ke Suriname dan
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- Untuk
industri kelapa sawit Pemerintah Indonesia dapat membantu Pemerintah
Suriname dengan mengirimkan 1 (satu) orang tenaga ahli agronomi dan 1
(satu) orang tenaga ahli di bidang teknik pengolahan kelapa sawit dari
swasta selama 6-12 bulan.
- Di
bidang industri gula, PT Barata Indonesia telah bersedia mengirimkan
tenaga ahlinya untuk merehabilitasi pabrik gula di Suriname.
- Pemerintah
RI mengundang teknisi Suriname di bidang industri gula dan kelapa sawit
untuk mengikuti program magang selama 1-2 bulan di PT Perkebunan terkait.
- Untuk
pelaksanaan kerjasama tersebut Pemerintah RI bersedia menyediakan tenaga
ahlinya, sedangkan pendanaannya disarankan untuk mencari pinjaman lunak
dari negara donor misalnya anggota MEE dan Lembaga Keuangan Internasional
(Bank Dunia, dll).
c.
Indonesia – Gambia
Dalam rangka
kerjasama Selatan-selatan, Indonesia sejak dinyatakan sebagai negara
yang berhasil dalam berswasembada pangan pada awal tahun 1982, telah memberikan
bantuan pertanian kepada 28 negara yang sedang berkembang diantaranya 15 negara
di Afrika termasuk Gambia untuk membantu meningkatkan sektor pertanian rakyat
antara lain dengan mengirim para petani dan pejabat negara-negara Afrika
tersebut untuk dilatih di Indonesia.Tujuannya adalah semata-mata membantu negara yang sedang berkembang dibidang
pertanian.
Menteri Pertanian RI telah memutuskan memberikan
bantuan berupa 4 unit Hand tractors (power tiller), 400 buah cangkul dan 400
buah sabit. Bantuan ini dianggarkan dalam DIP TA 2004 dan telah disampaikan
kepada Gambia pada tahun 2004 dengan bantuan transportasinya berasal dari
FAO.
d. Indonesia –
Tanzania
Tanzania telah aktif turut serta dalam program KTNB
yang diselenggarakan Indonesia sejak tahun 1982. Sampai dengan program tahun
1995/1996 sudah tercatat 177 warga negara Tanzania yang mengikuti program
KTNB. Program magang bagi petani Tanzania sejak tahun 1990 - 1998
sebanyak 4 angkatan (28 orang petani dan 5 penyuluh peranian) ; Program
pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania pada tahun 1995 sebanyak 2 orang (1
orang untuk Program Field Workshop on Agriculture Extension dan 1 orang
untuk Rice Production Technique Course).
Departemen Pertanian RI telah melaksanakan beberapa
kerjasama teknik di bidang pertanian diantaranya adalah program magang bagi
petani Tanzania, Program pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania, mendirikan
Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) atau Farmers Agriculture
and Rural Training Center (FARTC), serta pengiriman tenaga ahli pertanian
Indonesia ke Tanzania. Pendirian FARTC di desa Mkido-Morogoro-Tanzania
merupakan kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang serta FAO
Representative di Dar Es Salaam yang bertujuan untuk memfasilitasi para petani
Alumni Program Magang di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan/
menyebarluaskan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program magang di
Indonesia.
Pengiriman
Tenaga Ahli :
- Tahun
1995 telah dikirimkan 3 orang Tim Tenaga Ahli Indonesia ke Tanzania yang
terdiri dari 1 (satu) orang peneliti, 1 (satu) orang penyuluh, dan 1
(satu) orang petani.
- Tahun
1998 telah dikirimkan 3 orang tim teknis (1 orang petani, 1 orang Teknisi
Mekanisasi, dan 1 orang penyuluh) ke Zanzibar dan 2 orang Tim teknis
(Penyuluh Pertanian Senior / PPS) ke Tanzania. Pengiriman ke Zanzibar
bertujuan untuk membantu petani Zanzibar dengan melakukan Dem-farm padi di
desa Cheju, Zanzibar. Sedangkan yang ke Tanzania bertujuan untuk
membantu kegiatan Agricultural Training Centre di FATRC di Desa
Mkindo-Morogoro, Tanzania dengan bantuan dana dari TCP-FAO Roma.
- Tenaga
ahli Indonesia ke KATC (Kalimanjaro Agricultural Training Centre)
dalam proyek pelatihan dan pemanfaatan hewan (kerbau) di lahan
pertanian.Kerjasama ini dilaksanakan dengan konsep Tripartite Financing
Management dan Triangle Co-operation. Pengiriman pertama
adalah seorang expert dari petani pada bulan Oktober - Desember 1997,
sedangkan pada tahap berikutnya adalah 2 orang tenaga ahli pertanian pada
bulan Februari–April 1999.
Selain dari pengiriman tenaga ahli, pemerintah
Indonesia juga telah memberikan bantuan peralatan mesin pertanian berupa hand
tractor sebanyak 2 (dua) buah yang merupakan realisasi kerjasama
bilateral kedua negara di bidang pertanian lainnya.
e. Indonesia –
Madagaskar
Kerjasama dengan Pemerintah Madagaskar di bidang
petanianmemiliki tugas membantu negara madagaskar,Pemerintah Indonesia telah 2
kali mengirimkan tenaga ahli Pertanian melalui Pola kerjasama Tripartit
Indonesia – Jepang (JICA) – Madagaskar. Tahun 2002 – 2003 2 (dua) orang tenaga
ahli pertanian dan tahun 2004 – 2005 2 (dua) orang tenaga ahli pertanian
Indonesia yaitu di bidang Rice Cultivation dan Agriculture Machinary
yang ditempatkan di daerah Ambatondrazaka.
Madagaskar sangat membutuhkan bantuan Indonesia
terutama di bidang pertanian dan mengharapkan keahlian dan kemajuan pertanian
di Indonesia dapat ditransfer ke Madagaskar, Madagaskar juga mengharapkan
Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali membeli cengkeh Madagaskar
dan Madagaskar akan menawarkan harga khusus.
f. Indonesia –
Fiji
Pemerintah Fiji mengharapkan bantuan dari Pemerintah
Indonesia untuk bidang pertanian. Permintaan bantuan pertanian diajukan oleh PM
Fiji, Laisenia Qarase kepada Presiden RI dalam pertemuan di KTT Johannesburg
tahun 2002
Akhirnya
beberapa bulan kemudian kerjasama terlaksana dengan tugas membantu pemerintah
Fiji dibidang pertanian yang sedang mengalami krisis pangan.
g. Indonesia –
Papua New Guinea
Di bidang
kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif
program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)"
Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian,
perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi.
Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di
bidang ini. Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan
datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini
terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.
Pada dasarnya kerjasama
bilateral di bidang pertanian antara Indonesia - Papua New Guinea belum
dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic
Arrangement yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990
yang memiliki tugas saling membantu dibidang pertanian dan teknologi. Pertemuan
bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura,
Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang
masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang
selama 1 (satu) tahun. Pada
pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk
perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah
pabean dan karantina.
h. Indonesia - Vanuatu
Pada tanggal 19 – 21 Februari 2001 Dubes RI telah
mengadakan kunjungan pamitan kepada sejumlah pejabat tinggi yang disertai juga
oleh Delegasi Deptan dan 6 pengusaha. Pada kesempatan tersebut dibahas
mengenai kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak
lanjut kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak
lanjut kemungkinan ekspor barang produksi Indonesia ke Vanuatu. Kerjasama
bilateral RI – Vanuatu di bidang peternakan, pada tanggal 19 Februari 2001 di
Vanuatu telah ditandatangani kesepakatan bilateral dalam bentuk Record of
Discussion antara Ditjen BP Peternakan dengan Ditjen Kementrian Pertanian,
Karantina, Kehutanan dan Perikanan Republik Vanuatu.Tugasnya mempermudah import
daging sapi dari Vanuatu dan eksport barang industri dari Indonesia.
i. Kerjasama RI
– Arab Saudi
Kunjungan Delegasi Bank Pertanian Saudi cabang Jeddah / 7-11 Pebruari
2005 menemui
kesepakatan kerjasama tujuannya untuk
menggali potensi kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang peternakan,
perkebunan dan perikanan serta juga melihat kemungkinan melakukan investasi di
indonesia.
j. Kerjasama
Indonesia – Belanda
Working
Group on Agriculture ke-10 Indonesia – Belanda, 16 Juni 2005
Merupakan
tindak lanjut dari pertemuan ke-9 di Belanda. Pada pertemuan kali ini Indonesia
kembali mengusulkan kembali 4 bentuk kerjasama yang berpeluang untuk memperoleh
bantuan dari Pemerintah Belanda, yaitu : Support to the Merauke’s Rice Seed
Institute; Request for Dutch Support to the center for Alleviation of Poverty
through Secondary Crops/CAPSA; Improving the Control of Golden Potato Cyst
Nematoda; Development of Horticultural Organic Farming.
Dalam
kerangka kerjasama antar swasta melalui Program for Cooperation with Emerging Market
(PSOM), pihak Belanda mengharapkan pelaku agribisnis Indonesia untuk lebih
aktif dalam mencari partner bisnisnya di Belanda.
Berkaitan
dengan masalah import bibit kentang dari Belanda, pihak Belanda memahami
penjelasan Indonesia mengenai aturandan syarat impor bibit kentang ke Indonesia
yang harus pula mengikuti peraturan perkarantinaan yang berlaku.
Menindaklanjuti
proyek PBSI (Programme Bilateral Sammenwerken Indonesia)yang bertujuan untuk
pengembangan capacity building penanganan masalah-masalah perdagangan
internasional/WTO, pihak Belanda menyetujui untuk kelanjutan proyek tersebut
dan mengharapkan Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dapat membuat
dan memformulasikan proposal baru untuk kegiatan tersebut.
k. Kerjasama RI
– Mesir
Joint
Commission Meeting ke-4, Indonesia – Mesir / 18-19 Juni 2005
Sidang yang
berlangsung di Cairo menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan kedalam
Agreed Minutes yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua delegasi. Pada
Sidang ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI dan delegasi
Mesir dipimpin oleh Menteri Kerjasama Internasional Mesir.
Tugasnya
adalah saling membantu dan saling mengungkan dibidang:
- Hubungan perdagangan
- Teknik dan ekonomi
- Industri
- Investasi
- Pariwisata
- Transportasi
- Bank Sentral
- Komunikasi, teknologi dan
Informasi
- IPTEK
- Budaya, Pendidikan, Pemuda dan
olah raga
- Kesehatan
- Pertanian
l. Kerjasama RI
- Yaman
Sidang
ke-1 Komisi Bersama Indonesia – Yaman,
Yogyakarta
8-10 Agustus 2005
Pada
Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting-SOM) antara kedua
negara, dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2005. Delegasi Indonesia dipimpin
oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Dep. Luar Negeri RI dan
Delegasi Yaman dipimpin oleh Wakil Menteri Kerjasama Internasional, Kementrian
Perencanaan dan Kerjasama Internasional Republik Yaman. Delegasi dari
Departemen Pertanian diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian dan
Kepala Bagian Bilateral, Biro KLN.
Tugas
kerjasama adalah saling membantu dan saling mengungkan dibidang:
·
Ekonomi antara lain Perdagangan; Investasi; Industri;
Perminyakan; Bank Sentral dan Kelautan dan Perikanan.
·
Sosial, kebudayaan dan IPTEK antara lain : Komunikasi;
Pendidikan; Agama; Tenaga Kerja; Budaya dan Pariwisata; Transportasi Udara;
Transportasi Darat; Transportasi Laut; Karsipan; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan
Perempuan dan Pelatihan Kejuruan.
KERJASAMA EKONOMI REGIONAL
a. Association of
South East Asian Nation (ASEAN)
ASEAN dibentuk pada
tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi Bangkok.
Pendiriannya diprakarsai oleh lima negara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun
Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand, Narsico Ramos dari
Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Saat ini anggota ASEAN sebanyak 10
negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand,
Filipina, Singapura, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Tujuan ASEAN adalah
mewujudkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan
pada negara anggotanya, di antaranya sebagai berikut:
1. Mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara.
2. Menciptakan
keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
3. Membantu
memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
4. Meningkatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara.
Untuk menjalankan
tugasnya, ASEAN membentuk komite sebagai berikut:
1. Komite Bahan
Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food Agricultural and Forest,
disingkat CFAF) yang berkedudukan di Indonesia.
2. Komite Perdagangan
dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism, disingkat COTT) yang
berkedudukan di Singapura.
3. Komite Keuangan
dan Perbankan (Committee on Finance and Banking, disingkat COFB) yang
berkedudukan di Thailand.
4. Komite Industri,
Perdagangan, dan Energi (Committee on Industry, Mining and Energy, disingkat
COIME) yang berkedudukan di Philipina.
5. Komite
Transportasi dan Komunikasi (Committee on Transportation and Communication,
disingkat COTAC) yang berkedudukan di Malaysia.
6. Komite Kebudayaan
dan Informasi (Committee on Cultural and Information).
b.
European Economic Community (EEC)
EEC lebih dikenal
dengan istilah (Masyarakat Ekonomi Eropa), disingkat MEE. MEE merupakan
organisasi negara-negara Eropa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1958
berdasarkan Perjanjian Roma, Italia. Adapun negara-negara yang menjadi anggota
MEE adalah:
1. Belanda 3. Denmark 5. Irlandia 7. Luxemburg 9. Yunani
2. Belgia 4. Inggris 6. Jerman 8. Prancis 10. Italia
Tujuan EEC atau MEE adalah menyusun politik
perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antarnegara anggota
Eropa Barat. MEE juga menjalin kerja sama di bidang perdagangan dengan
negara-negara ASEAN.
c. Asean Free Trade
Area (AFTA)
AFTA dibentuk pada
waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.
Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat untuk menurunkan tarif
dan menghapus hambatan nontarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002. AFTA
bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan
ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan
perdagangan antaranggota ASEAN.
d.
Asian Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC dibentuk di
Canbera, Australia pada tahun 1989. APEC merupakan kerja sama ekonomi
negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah anggota APEC sudah mencapai
21 negara yang di antaranya sebagai berikut.
Tujuan APEC adalah membentuk kerja sama
perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang
saling menguntungkan. APEC ingin membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia
Pasifik.
e.
Organization Petrolium Exporting Countries (OPEC)
OPEC didirikan di
Caracas, Venezuela oleh lima negara pengekspor minyak yaitu Saudi Arabia,
Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela tahun 1960. Saat ini OPEC beranggotakan 13
negara, yaitu 5 negara pendiri dan lainnya adalah: Libya, Indonesia, Nigeria,
Aljazair, Gabon, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Ecuador. OPEC mempunyai tujuan
sebagai berikut.
1. Memenuhi kebutuhan
minyak dunia dengan saling menguntungkan.
2. Mengatur pemasaran
minyak sehingga tidak terjadi perang harga di antara sesama negara penghasil
minyak.
3. Menentukan jumlah
produksi minyak dunia.
f. Asian Development Bank (ADB)
ADB bertujuan untuk memberikan pinjaman dana
dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun termasuk
Indonesia. Anggota Bank Pembangunan Asia adalah negara-negara di kawasan Asia
Timur Jauh termasuk Pasifik Selatan.
KERJASAMA
EKONOMI MULTILATERAL
a International Monetary Fund (IMF)
atau Lembaga Moneter
Internasional. IMF berdiri tanggal 27 September 1945 di Amerika Serikat, dan
tujuan utamanya membantu negara-negara yang mengalami defisit neraca
pembayaran. Secara lebih luas, tujuan IMF sebagai berikut.
1) Memperluas
perdagangan internasional kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan riil
negara-negara anggota.
2) Memperluas kerja
sama di bidang moneter anggotanya.
3) Mewujudkan
stabilitas kurs valuta asing negara anggota.
4) Mewujudkan sistem
pembayaran internasional yang mudah.
Indonesia menerima bantuan dana dari IMF
karena terjadi krisis ekonomi tahun 1997.
b. Food Agriculture
Organization (FAO)
atau Organisasi Pangan dan Pertanian. FAO
didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. FAO
mempunyai tujuan ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas persediaan pangan
dunia.
c. International
Labor Organization (ILO)
atau organisasi perburuhan internasional. ILO
didirikan pada tanggal 11 April 1919 dan berkedudukan di Jeneva, Swiss. ILO
bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan nasib buruh beserta keluarganya.
d. International Bank for Reconstruction and Development
(IBRD)
IBRD atau sering
disebut Bank Dunia berdiri tanggal 27 Desember 1945 di Washington DC. Indonesia
ikut menjadi anggota Bank Dunia pada tahun 1954. Bank Dunia dibentuk untuk
memberikan kredit jangka panjang kepada negara yang sedang berkembang.
e. United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO)
atau
organisasi pembangunan industri PBB. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967
dan berkedudukan di Wina, Austria. UNIDO bertujuan untuk memajukan industri di
negara berkembang.
f. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
GATT didirikan pada
tahun1948 di Jeneva. GATT merupakan perjanjian umum tentang tarif dan
perdagangan. GATT bertujuan menghilangkan hambatan di bidang perdagangan, dan
menghendaki terwujudnya perdagangan bebas di seluruh dunia. GATT diubah menjadi
WTO (World Trade Organization). Tugas dan fungsi WTO adalah menyelenggarakan
dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan mulai diberlakukan
di seluruh dunia tahun 2020.
g. United
Nation Development Program (UNDP)
UNDP bertujuan memberikan bantuan berupa
proyek dalam pembangunan.
h. Economic and
Social Council (ECOSCOS )
ECOSCOS bertujuan mengembangkan kehidupan
ekonomi, sosial dan pendidikan.
i. World Trade
Organization (WTO)
WTO mengatur arus perdagangan dan menghindari
adanya negara-negara yang merasa dirugikan dari perdagangan tersebut.
j. Consultative Group On Indonesia (CGI)
CGI adalah lembaga pengganti dari IGGI (Inter
Govermental Group on Indonesia). CGI merupakan kelompok negara yang memberikan
bantuan kepada Indonesia. Bantuan tersebut diberikan kepada pemerintah maupun
swasta untuk memantapkan dan memajukan ekonomi Indonesia. Jadi, CGI Indonesia
berperan sebagai penerima bantuan.
k. Kerjasama
RI – Qatar, Kuwait dan Arab Saudi
Kunjungan
kerja Menteri Pertanian RI ke Qatar, Kuwait dan Saudi Arabia / 21-28 Mei 2005
Menteri
Pertanian RI telah melakukan kunjungan kerja ke Qatar (21-22 Mei 2005), Kuwait
(23-24 Mei 2005) dan Saudi Arabia (24-28 Mei 2005).
Kunjungan
kerja tersebut membawa misi Pemerintah untuk peningkatan kerjasama dengan
negara-negara di kawasan Timur-Tengah. Secara khusus tujuan kunjungan kerja
tersebut sebagai langkah pendekatan secara langsung dalam rangka peningkatan
hubungan kerjasama ekonomi dan teknis melalui sektor pertanian, yang selama ini
belum banyak dilakukan.
l. Kerjasama
RI – Belanda – Malaysia
Trilateral
Meeting ke-3, Indonesia-Malaysia-Belanda / 15-17 Juni 2005
Pertemuan
Trilateral Indonesia, Malaysia dan Belanda yang dibentuk tahun 2003 bertujuan
untuk meningkatkan akses pasar produk-produk pertanian Indonesia dan Malaysia
ke pasar Uni Eropa dengan bantuan Belanda termasuk bantuan teknis mengenai food
safety.
m. Kerjasama
RI – dengan Negara Timteng
Pertemuan
Informal Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Kawasan Timur Tengah / 29 Juli
2005
Pertemuan
yang berlangsung di Perkebunan Teh milik PT. Perkebunan Nusantara VIII di
hadiri perwakilan dari 12 negara Timur Tengah dan sejumlah pejabat dari berbagai
instansi Pemerintah seperti Dep. Perdagangan, Dep. Keuangan, Dep. Luar Negeri,
Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Bappenas, BKPM, Meneg BUMN,
Perbankan dan beberapa pengusaha swasta.
Pertemuan
tersebut juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi industri teh yang
dimiliki PT. Perkebunan Nusantara VIII yang pada bulan Mei juga turut sebagai
delegasi pada kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Timur Tengah.