ARTIKEL KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

artikel

KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Disusun dalam rangka memenuhi tugas IPS cabang EKONOMI

Disusun Oleh:

MIRZA ADIN P (23)

UPTD SMP N 1NGASEM JL Pamenang Ngasem  Kec. NGASEM Kab. KEDIRI

KERJASAMA BILATERAL

a.      Kerjasama Indonesia – Australia 

Dari hasil kerjasama dengan Australia memiliki tujuan saling menguntungkan dibidang pertanian dan di sector peternakan. 

Kerjasama bilateral Indonesia - Australia di bidang Pertanian khususnya sector peternakan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas PMK dan diakui secara internasional. Australia juga telah membantu Indonesia membangun Balai Penelitian Peternakan di Ciawi - Bogor. 

Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan Australia diwadahi dalam suatu Working Group yaitu WGAFC.  Pada pelaksanaan Sidang WGAFC XI di Melbourne, Ketua WGAFC Australia dipimpin Dr. Paul Morris, Executive Manager of Market Access and Biosecurity-AFFA, sedangkan Ketua WGAFC XI Indonesia adalah Dr. Delima Hasri Azahari.  Struktur organisasi WGAFC terdiri dari 4 Task Force yaitu (1) Task Force on Crops and Plant Products, (2) Task Force on Agribusiness and Support System, (3)  Task Force on Livestock and Animal Products, (4) Quarantine Consultation. 

b.    Indonesia – Suriname 

Pada bulan Juli 1991 telah berkunjung rombongan Menteri Sosial, Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Suriname kepada Menteri Pertanian RI, pokok pembicaraan mengenai kemungkinan diadakan kerjasama 2 negara di bidang pertanian. Kerjasama tersebut memiliki tugas membantu kesulitan-kesulitan mengenai pertanian.. 

Pada bulan Juni 1993 telah berkunjung tim inventarisasi industri kelapa sawit dan gula Indonesia ke Suriname dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk industri kelapa sawit Pemerintah Indonesia dapat membantu Pemerintah Suriname dengan mengirimkan 1 (satu) orang tenaga ahli agronomi dan 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang teknik pengolahan kelapa sawit dari swasta selama 6-12 bulan.
2. Di bidang industri gula, PT Barata Indonesia telah bersedia mengirimkan tenaga ahlinya untuk merehabilitasi pabrik gula di Suriname.
3. Pemerintah RI mengundang teknisi Suriname di bidang industri gula dan kelapa sawit untuk mengikuti program magang selama 1-2 bulan di PT Perkebunan terkait.
4. Untuk pelaksanaan kerjasama tersebut Pemerintah RI bersedia menyediakan tenaga ahlinya, sedangkan pendanaannya disarankan untuk mencari pinjaman lunak dari negara donor misalnya anggota MEE dan Lembaga Keuangan Internasional (Bank Dunia, dll). 

c.      Indonesia – Gambia

Dalam rangka kerjasama Selatan-selatan, Indonesia sejak dinyatakan sebagai negara yang berhasil dalam berswasembada pangan pada awal tahun 1982, telah memberikan bantuan pertanian kepada 28 negara yang sedang berkembang diantaranya 15 negara di Afrika termasuk Gambia untuk membantu meningkatkan sektor pertanian rakyat antara lain dengan mengirim para petani dan pejabat negara-negara Afrika tersebut untuk dilatih di Indonesia.Tujuannya adalah semata-mata membantu negara yang sedang berkembang dibidang pertanian.

Menteri Pertanian RI telah memutuskan memberikan bantuan berupa 4 unit Hand tractors (power tiller), 400 buah cangkul dan 400 buah sabit. Bantuan ini dianggarkan dalam DIP TA 2004 dan telah disampaikan kepada Gambia pada tahun 2004 dengan bantuan transportasinya berasal dari FAO. 

---

d.    Indonesia – Tanzania 

Tanzania telah aktif turut serta dalam program KTNB yang dise­lenggarakan Indonesia sejak tahun 1982. Sampai dengan program tahun 1995/1996 sudah tercatat 177 warga negara Tanzania yang mengikuti program KTNB.  Program magang bagi petani Tanzania sejak tahun 1990 - 1998 sebanyak 4 angkatan (28 orang petani dan 5 penyuluh peranian) ; Program pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania pada tahun 1995 sebanyak 2 orang (1 orang untuk Program Field Workshop on Agriculture Extension dan 1 orang untuk Rice Production Technique Course).

Departemen Pertanian RI telah melaksanakan beberapa kerjasama teknik di bidang pertanian diantaranya adalah program magang bagi petani Tanzania, Program pelatihan bagi pejabat pertanian Tanzania, mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) atau Farmers Agriculture and Rural Training Center (FARTC), serta pengiriman tenaga ahli pertanian Indonesia ke Tanzania.  Pendirian FARTC di desa Mkido-Morogoro-Tanzania merupakan kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Jepang serta FAO Representative di Dar Es Salaam yang bertujuan untuk memfasilitasi para petani Alumni Program Magang di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan/ menyebarluaskan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program magang di Indonesia.   

Pengiriman Tenaga Ahli :

1. Tahun 1995 telah dikirimkan 3 orang Tim Tenaga Ahli Indonesia ke Tanzania yang terdiri dari 1 (satu) orang peneliti, 1 (satu) orang penyuluh, dan 1 (satu) orang petani.
2. Tahun 1998 telah dikirimkan 3 orang tim teknis (1 orang petani, 1 orang Teknisi Mekanisasi, dan 1 orang penyuluh) ke Zanzibar dan 2 orang Tim teknis (Penyuluh Pertanian Senior / PPS) ke Tanzania. Pengiriman ke Zanzibar bertujuan untuk membantu petani Zanzibar dengan melakukan Dem-farm padi di desa Cheju, Zanzibar.  Sedangkan yang ke Tanzania bertujuan untuk membantu kegiatan Agricultural Training Centre di FATRC di Desa Mkindo-Morogoro, Tanzania dengan bantuan dana dari TCP-FAO Roma.
3. Tenaga ahli Indonesia ke KATC (Kalimanjaro Agricultural Training Centre) dalam proyek pelatihan dan pemanfaatan hewan (kerbau) di lahan pertanian.Kerjasama ini dilaksanakan dengan konsep Tripartite Financing Management dan Triangle Co-operation. Pengiriman  pertama  adalah seorang expert dari petani pada bulan Oktober - Desember 1997, sedangkan pada tahap berikutnya adalah 2 orang tenaga ahli pertanian pada bulan Februari–April 1999. 

Selain dari pengiriman tenaga ahli, pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuan peralatan mesin pertanian berupa hand tractor  sebanyak 2 (dua) buah yang merupakan realisasi kerjasama bilateral kedua negara di bidang pertanian lainnya. 

---

e.     Indonesia – Madagaskar 

Kerjasama dengan Pemerintah Madagaskar di bidang petanianmemiliki tugas membantu negara madagaskar,Pemerintah Indonesia telah 2 kali mengirimkan tenaga ahli Pertanian melalui Pola kerjasama Tripartit Indonesia – Jepang (JICA) – Madagaskar. Tahun 2002 – 2003 2 (dua) orang tenaga ahli pertanian dan tahun 2004 – 2005 2 (dua) orang tenaga ahli pertanian Indonesia yaitu di bidang Rice Cultivation dan Agriculture Machinary yang ditempatkan di daerah Ambatondrazaka. 

Madagaskar sangat membutuhkan bantuan Indonesia terutama di bidang pertanian dan mengharapkan keahlian dan kemajuan pertanian di Indonesia dapat ditransfer ke Madagaskar,  Madagaskar juga mengharapkan Indonesia untuk dapat mempertimbangkan kembali membeli cengkeh Madagaskar  dan Madagaskar akan menawarkan harga khusus.  

---

f.      Indonesia – Fiji 

Pemerintah Fiji mengharapkan bantuan dari Pemerintah Indonesia untuk bidang pertanian. Permintaan bantuan pertanian diajukan oleh PM Fiji, Laisenia Qarase kepada Presiden RI dalam pertemuan di KTT Johannesburg tahun 2002

 Akhirnya beberapa bulan kemudian kerjasama terlaksana dengan tugas membantu pemerintah Fiji dibidang pertanian yang sedang mengalami krisis pangan.

g.    Indonesia – Papua New Guinea

Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)" Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini.  Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.  

Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara  Indonesia - Papua New Guinea belum dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic Arrangement  yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990 yang memiliki tugas saling membantu dibidang pertanian dan teknologi. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah pabean dan karantina.

h.     Indonesia - Vanuatu 

Pada tanggal 19 – 21 Februari 2001 Dubes RI telah mengadakan kunjungan pamitan kepada sejumlah pejabat tinggi yang disertai juga oleh Delegasi Deptan dan 6 pengusaha.  Pada kesempatan tersebut dibahas mengenai kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak lanjut kemungkinan impor ternak dan daging sapi dari Vanuatu serta tindak lanjut kemungkinan ekspor barang produksi Indonesia ke Vanuatu. Kerjasama bilateral RI – Vanuatu di bidang peternakan, pada tanggal 19 Februari 2001 di Vanuatu telah ditandatangani kesepakatan bilateral dalam bentuk Record of Discussion antara Ditjen BP Peternakan dengan Ditjen Kementrian Pertanian, Karantina, Kehutanan dan Perikanan Republik Vanuatu.Tugasnya mempermudah import daging sapi dari Vanuatu dan eksport barang industri dari Indonesia.  

---

i.      Kerjasama RI – Arab Saudi

Kunjungan Delegasi Bank Pertanian Saudi cabang Jeddah / 7-11 Pebruari 2005 menemui kesepakatan kerjasama tujuannya untuk menggali potensi kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang peternakan, perkebunan dan perikanan serta juga melihat kemungkinan melakukan investasi di indonesia.

j.      Kerjasama Indonesia – Belanda

Working Group on Agriculture ke-10 Indonesia – Belanda, 16 Juni 2005

Merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-9 di Belanda. Pada pertemuan kali ini Indonesia kembali mengusulkan kembali 4 bentuk kerjasama yang berpeluang untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah Belanda, yaitu : Support to the Merauke’s Rice Seed Institute; Request for Dutch Support to the center for Alleviation of Poverty through Secondary Crops/CAPSA; Improving the Control of Golden Potato Cyst Nematoda; Development of Horticultural Organic Farming.

Dalam kerangka kerjasama antar swasta melalui Program for Cooperation with Emerging Market (PSOM), pihak Belanda mengharapkan pelaku agribisnis Indonesia untuk lebih aktif dalam mencari partner bisnisnya di Belanda.

Berkaitan dengan masalah import bibit kentang dari Belanda, pihak Belanda memahami penjelasan Indonesia mengenai aturandan syarat impor bibit kentang ke Indonesia yang harus pula mengikuti peraturan perkarantinaan yang berlaku.

Menindaklanjuti proyek PBSI (Programme Bilateral Sammenwerken Indonesia)yang bertujuan untuk pengembangan capacity building penanganan masalah-masalah perdagangan internasional/WTO, pihak Belanda menyetujui untuk kelanjutan proyek tersebut dan mengharapkan Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dapat membuat dan memformulasikan proposal baru untuk kegiatan tersebut.

---

k.     Kerjasama RI – Mesir

Joint Commission Meeting ke-4, Indonesia – Mesir / 18-19 Juni 2005

Sidang yang berlangsung di Cairo menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan kedalam Agreed Minutes yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua delegasi. Pada Sidang ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI dan delegasi Mesir dipimpin oleh Menteri Kerjasama Internasional Mesir.

Tugasnya adalah saling membantu dan saling mengungkan dibidang:

• Hubungan perdagangan
• Teknik dan ekonomi
• Industri
• Investasi
• Pariwisata
• Transportasi
• Bank Sentral
• Komunikasi, teknologi dan Informasi
• IPTEK
• Budaya, Pendidikan, Pemuda dan olah raga
• Kesehatan
• Pertanian

---

l.      Kerjasama RI - Yaman

Sidang ke-1  Komisi Bersama Indonesia – Yaman,  

Yogyakarta 8-10 Agustus 2005

Pada Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting-SOM) antara kedua negara, dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2005. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Dep. Luar Negeri RI dan Delegasi Yaman dipimpin oleh Wakil Menteri Kerjasama Internasional, Kementrian Perencanaan dan Kerjasama Internasional Republik Yaman. Delegasi dari Departemen Pertanian diwakili oleh Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian dan Kepala Bagian Bilateral, Biro KLN.

Tugas kerjasama adalah saling membantu dan saling mengungkan dibidang:

·         Ekonomi antara lain Perdagangan; Investasi; Industri; Perminyakan; Bank Sentral dan Kelautan dan Perikanan.

·         Sosial, kebudayaan dan IPTEK antara lain : Komunikasi; Pendidikan; Agama; Tenaga Kerja; Budaya dan Pariwisata; Transportasi Udara; Transportasi Darat; Transportasi Laut; Karsipan; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan dan Pelatihan Kejuruan.

KERJASAMA EKONOMI REGIONAL

a. Association of South East Asian Nation (ASEAN)

ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi Bangkok. Pendiriannya diprakarsai oleh lima negara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Khoman dari Thailand, Narsico Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Saat ini anggota ASEAN sebanyak 10 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Tujuan ASEAN adalah mewujudkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan pada negara anggotanya, di antaranya sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara.

2. Menciptakan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

3. Membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan Asia Tenggara.

Untuk menjalankan tugasnya, ASEAN membentuk komite sebagai berikut:

1. Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food Agricultural and Forest, disingkat CFAF) yang berkedudukan di Indonesia.

2. Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism, disingkat COTT) yang berkedudukan di Singapura.

3. Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and Banking, disingkat COFB) yang berkedudukan di Thailand.

4. Komite Industri, Perdagangan, dan Energi (Committee on Industry, Mining and Energy, disingkat COIME) yang berkedudukan di Philipina.

5. Komite Transportasi dan Komunikasi (Committee on Transportation and Communication, disingkat COTAC) yang berkedudukan di Malaysia.

6. Komite Kebudayaan dan Informasi (Committee on Cultural and Information).

b. European Economic Community (EEC)

EEC lebih dikenal dengan istilah (Masyarakat Ekonomi Eropa), disingkat MEE. MEE merupakan organisasi negara-negara Eropa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 berdasarkan Perjanjian Roma, Italia. Adapun negara-negara yang menjadi anggota MEE adalah:

1. Belanda            3. Denmark                5. Irlandia                 7. Luxemburg                   9. Yunani

2. Belgia               4. Inggris                    6. Jerman                8. Prancis                        10. Italia

Tujuan EEC atau MEE adalah menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antarnegara anggota Eropa Barat. MEE juga menjalin kerja sama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN.

c. Asean Free Trade Area (AFTA)

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Organisasi perdagangan bebas kawasan ASEAN ini sepakat untuk menurunkan tarif dan menghapus hambatan nontarif dalam perdagangan yang dimulai tahun 2002. AFTA bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antaranggota ASEAN.

d. Asian Pasific Economic Cooperation (APEC)

APEC dibentuk di Canbera, Australia pada tahun 1989. APEC merupakan kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah anggota APEC sudah mencapai 21 negara yang di antaranya sebagai berikut.

Tujuan APEC adalah membentuk kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling menguntungkan. APEC ingin membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.

e. Organization Petrolium Exporting Countries (OPEC)

OPEC didirikan di Caracas, Venezuela oleh lima negara pengekspor minyak yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela tahun 1960. Saat ini OPEC beranggotakan 13 negara, yaitu 5 negara pendiri dan lainnya adalah: Libya, Indonesia, Nigeria, Aljazair, Gabon, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Ecuador. OPEC mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan.

2. Mengatur pemasaran minyak sehingga tidak terjadi perang harga di antara sesama negara penghasil minyak.

3. Menentukan jumlah produksi minyak dunia.

f. Asian Development Bank (ADB)

ADB bertujuan untuk memberikan pinjaman dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia. Anggota Bank Pembangunan Asia adalah negara-negara di kawasan Asia Timur Jauh termasuk Pasifik Selatan.

KERJASAMA EKONOMI MULTILATERAL

a International Monetary Fund (IMF)

atau Lembaga Moneter Internasional. IMF berdiri tanggal 27 September 1945 di Amerika Serikat, dan tujuan utamanya membantu negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayaran. Secara lebih luas, tujuan IMF sebagai berikut.

1) Memperluas perdagangan internasional kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan riil negara-negara anggota.

2) Memperluas kerja sama di bidang moneter anggotanya.

3) Mewujudkan stabilitas kurs valuta asing negara anggota.

4) Mewujudkan sistem pembayaran internasional yang mudah.

Indonesia menerima bantuan dana dari IMF karena terjadi krisis ekonomi tahun 1997.

b. Food Agriculture Organization (FAO)

atau Organisasi Pangan dan Pertanian. FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. FAO mempunyai tujuan ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas persediaan pangan dunia.

c. International Labor Organization (ILO)

atau organisasi perburuhan internasional. ILO didirikan pada tanggal 11 April 1919 dan berkedudukan di Jeneva, Swiss. ILO bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan nasib buruh beserta keluarganya.

d. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

IBRD atau sering disebut Bank Dunia berdiri tanggal 27 Desember 1945 di Washington DC. Indonesia ikut menjadi anggota Bank Dunia pada tahun 1954. Bank Dunia dibentuk untuk memberikan kredit jangka panjang kepada negara yang sedang berkembang.

e. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

 atau organisasi pembangunan industri PBB. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria. UNIDO bertujuan untuk memajukan industri di negara berkembang.

f. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

GATT didirikan pada tahun1948 di Jeneva. GATT merupakan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. GATT bertujuan menghilangkan hambatan di bidang perdagangan, dan menghendaki terwujudnya perdagangan bebas di seluruh dunia. GATT diubah menjadi WTO (World Trade Organization). Tugas dan fungsi WTO adalah menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan mulai diberlakukan di seluruh dunia tahun 2020.

g. United Nation Development Program (UNDP)

UNDP bertujuan memberikan bantuan berupa proyek dalam pembangunan.

h. Economic and Social Council (ECOSCOS )

ECOSCOS bertujuan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan pendidikan.

i. World Trade Organization (WTO)

WTO mengatur arus perdagangan dan menghindari adanya negara-negara yang merasa dirugikan dari perdagangan tersebut.

j. Consultative Group On Indonesia (CGI)

CGI adalah lembaga pengganti dari IGGI (Inter Govermental Group on Indonesia). CGI merupakan kelompok negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Bantuan tersebut diberikan kepada pemerintah maupun swasta untuk memantapkan dan memajukan ekonomi Indonesia. Jadi, CGI Indonesia berperan sebagai penerima bantuan.

k. Kerjasama RI – Qatar, Kuwait dan Arab Saudi

Kunjungan kerja Menteri Pertanian RI ke Qatar, Kuwait dan Saudi Arabia / 21-28 Mei 2005

Menteri Pertanian RI telah melakukan kunjungan kerja ke Qatar (21-22 Mei 2005), Kuwait (23-24 Mei 2005) dan Saudi Arabia (24-28 Mei 2005). 

Kunjungan kerja tersebut membawa misi Pemerintah untuk peningkatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur-Tengah. Secara khusus tujuan kunjungan kerja tersebut sebagai langkah pendekatan secara langsung dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama ekonomi dan teknis melalui sektor pertanian, yang selama ini belum banyak dilakukan.

l. Kerjasama RI – Belanda – Malaysia

Trilateral Meeting ke-3, Indonesia-Malaysia-Belanda / 15-17 Juni 2005

Pertemuan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Belanda yang dibentuk tahun 2003 bertujuan untuk meningkatkan akses pasar produk-produk pertanian Indonesia dan Malaysia ke pasar Uni Eropa dengan bantuan Belanda termasuk bantuan teknis mengenai food safety.

m. Kerjasama RI – dengan Negara Timteng

Pertemuan Informal Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Kawasan Timur Tengah / 29 Juli 2005

Pertemuan yang berlangsung di Perkebunan Teh milik PT. Perkebunan Nusantara VIII di hadiri perwakilan dari 12 negara Timur Tengah dan sejumlah pejabat dari berbagai instansi Pemerintah seperti Dep. Perdagangan, Dep. Keuangan, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Bappenas, BKPM, Meneg BUMN, Perbankan dan  beberapa pengusaha swasta.

Pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi industri teh yang dimiliki PT. Perkebunan Nusantara VIII yang pada bulan Mei juga turut sebagai delegasi pada kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Timur Tengah.